Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

UPDATE NEWS

Liberti Sitinjak Minta Satker di Wilayahnya Fokus Reformasi Birokrasi

badge-check


					Liberti Sitinjak Minta Satker di Wilayahnya Fokus Reformasi Birokrasi Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta – Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan program perubahan percepatan reformasi birokrasi.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta selenggarakan Deklarasi Janji Kinerja tahun 2021 dan penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak mengatakan tahun 2021 komitmen mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan terus dilanjutkan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

“Ada beberapa yang sudah mendapatkan predikat itu, dan juga yang belum mendapatkan predikat, maka itu saya minta semua Satker untuk fokus”, katanya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa 2 februari 2021.

Untuk yang WBK, lanjut Liberty, kita dorong menjadi WBBM, yang belum WBK kita dorong menjadi WBK.

“Jadi saya berharap kepada teman seluruh Kasatker untuk benar benar fokus, bagaimana inovasi-inovasi yang diciptakan itu mampu menjawab kesulitan publik di daerah khusus Ibu Kota Jakarta”, ujar Kakanwil.

Liberti  juga mengatakan, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sudah membuat fitur baru, dan manfaatnya masyarakat bisa mengakses pelayanan apa saja yang ada di Kemenkumham DKI Jakarta.

“Nanti masyarakat langsung bisa mengakses melalu gadgetnya”, ujar Liberty Sitinjak.

Penandatangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kemenkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak bersama para Kepala Divisi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Serta melibatkan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yakni Ombudsman, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov Jakarta, dan BNN Provinsi Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Masyarakat Geram, Penimbunan BBM Bersubsidi Terus Menggurita di Minahasa Polda Sulut Diam

8 Januari 2026 - 22:04 WIB

Populer UPDATE NEWS