INAnews.co.id, Bandung– Approval rating Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5 persen memantik debat ilmiah: apakah angka itu mencerminkan keberhasilan program pemerintah provinsi, atau justru sebaliknya, program-program itu tampak berhasil karena didorong oleh kharisma personal KDM? Pertanyaan soal kausalitas ini menjadi isu sentral dalam diskusi rilis survei Indikator Politik Indonesia.
Burhanuddin Muhtadi menyebut pertanyaan ini sebagai persoalan metodologis yang krusial. “Mana dependen, mana independen variabelnya tidak clear di sini. Ini soal kausalitas: apakah program yang menjadi pendorong popularitas KDM, atau karena citra positif personal KDM maka program-program Pemprov Jawa Barat terlihat lebih efektif?” ujarnya.
Tiga Bukti Mengarah ke Faktor Personal
Burhanuddin mengajukan tiga argumen yang mendukung kesimpulan bahwa personal KDM-lah yang lebih berperan sebagai penopang angka kepuasan tinggi tersebut.
Pertama, jika program-programnya yang mendongkrak kepuasan, seharusnya dampak positif itu juga dirasakan oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Kenyataannya, approval rating Erwan hanya 55 persen, terpaut 40 poin dari KDM. “Harusnya bukan hanya kepada KDM efek positifnya, tapi juga kepada Erwan Setiawan. Tapi itu tidak kita temukan,” tegas Burhanuddin.
Kedua, rata-rata kepuasan terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat di 23 indikator hanya mencapai sekitar 71 persen, lebih rendah dari approval rating personal KDM. “Orang lebih approve KDM ketimbang kinerja pemprov-nya. Ini menunjukkan approval rating KDM punya dampak lebih besar terhadap persepsi terhadap kebijakan Pemprov,” kata Burhanuddin.
Ketiga, KDM menang Pilgub 2024 dengan raihan 62,2 persen, melampaui 50 persen untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilgub Jawa Barat, sehingga nyaris tidak ada figur oposisi yang berarti di provinsi tersebut.
Bahaya Kultus di Balik Popularitas Tinggi
Burhanuddin mengingatkan sisi gelap dari approval rating yang terlalu tinggi. Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi memunculkan kultus figur di kalangan warga, yang berujung melemahnya nalar kritis publik dalam menilai kebijakan secara objektif.
“Kalau approval terhadap kepala daerah tinggi, ini bisa memunculkan kultus. Nalar kritisnya jadi kurang sehingga kita tidak bisa menilai secara kritis kalau ada kebijakan yang sebenarnya secara teknokratik bisa dipersoalkan,” kata Burhanuddin.
Djayadi Hanan menambahkan catatan kritis tentang motif di balik intensitas kerja KDM. “KDM orang baik, ingin berbuat baik, tentulah ya. Tapi dalam perspektif politik, ada insentif elektoral yang harus kita hitung juga,” ujarnya. Ia bahkan mempertanyakan apakah semangat kerja semacam ini akan tetap ada jika pilkada tidak lagi dilaksanakan secara langsung.
