INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk September 2025 langsung menghadapi krisis kepercayaan publik. Dalam konteks wacana war tiket haji, sentimen negatif terhadap kementerian ini mencapai 88 persen dari total perbincangan yang dianalisis INDEF.
Netizen ramai mempertanyakan kompetensi kementerian yang dinilai gegabah melontarkan wacana kontroversial tanpa kajian matang. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar menjadi salah satu figur yang paling banyak disebut dalam perbincangan bernada kritis tersebut. Beberapa akun bahkan menyebut kementerian ini sebagai “nominasi kementerian terburuk.”
Peneliti INDEF Abdul Hakam Naja menilai, Kementerian Haji dan Umrah semestinya membangun kepercayaan publik sejak awal dengan menerapkan standar kinerja tinggi dan pendekatan manajerial berbasis korporasi, bukan birokrasi konvensional.
“Mumpung masih awal, bangunlah budaya kerja yang progresif dan bersih dari korupsi,” tegasnya.
