Menu

Mode Gelap
Prabowo: 2045 Indonesia Jadi Ekonomi Keempat Terbesar Dunia Tiga Tahun Lagi Kita Kuat di Energi, Kata Presiden Tekiro dan ITS Surabaya Kembali Gelar Servis Gratis Dan Pelatihan Otomotif Untuk Masyarakat Surabaya Prabowo Minta Pengusaha Muda Jadi Patriot Ekonomi, Jangan Bawa Kabur Kekayaan Prabowo: 1.000 Kawan Terlalu Sedikit, Satu Lawan Terlalu Banyak Saut Situmorang Sebut Korupsi MBG Merampok Orang Lapar, Desak Purbaya Diperiksa

POLITIK

Pengamat Mengomentari Siswa Keracunan MBG di Jaktim

badge-check


					Foto: Adi Prayitno/tangkapan layar Perbesar

Foto: Adi Prayitno/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Jakarta Timur setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pangsit tahu. Kejadian itu menjadi perhatian publik karena menyentuh program prioritas pemerintah yang menyedot anggaran negara ratusan triliun rupiah per tahun.

“Kurang lebih sekitar 252 siswa diduga keracunan makanan di Jakarta Timur setelah menyantap makanan menu MBG,” ujar Adi melalui kanal YouTube-nya, Ahad (10/5/2026).

Adi menilai insiden keracunan semacam ini terus berulang dari fase ke fase tanpa ada pelajaran yang dipetik oleh para pengelola dapur MBG. Ia mengingatkan, sebagai program strategis pemerintah yang bertujuan menghilangkan stunting dan gizi buruk, pelaksanaannya di lapangan semestinya bebas dari kelalaian teknis seperti ini.

Menurutnya, kejadian di Jakarta Timur bukan satu-satunya. Sebelumnya, sekitar 118 siswa SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah, juga diduga keracunan akibat menu MBG pada awal Januari 2026. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Jawa Timur dan sejumlah daerah lain.

Adi menegaskan, kepala daerah, gubernur, bupati, maupun wali kota, harus turun tangan melakukan investigasi dan inspeksi mendadak terhadap dapur-dapur penyedia makanan MBG di wilayah masing-masing. DPRD pun diminta menjalankan fungsi pengawasan dan audit, mengingat program ini menggunakan dana APBN.

“Kalau ada temuan dapur SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan, bukan hanya disuspen atau ditutup. Harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Adi juga mengapresiasi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman yang menyebut akan “membabat” dapur-dapur yang menyimpang dari ketentuan. Namun, ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah eksekusi nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan.

Ia menutup komentarnya dengan menyerukan target zero keracunan ke depan, agar program MBG yang dinilainya positif dan populis tidak tercoreng oleh buruknya pengelolaan teknis di tingkat implementasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Prabowo: 1.000 Kawan Terlalu Sedikit, Satu Lawan Terlalu Banyak

11 Juni 2026 - 14:49 WIB

Kritik Keras Kebijakan Ekonomi Purbaya

11 Juni 2026 - 08:50 WIB

Mendukung Chatib Basri Jadi Menkeu, Menolak Purbaya Pimpin BI

10 Juni 2026 - 17:50 WIB

Populer POLITIK