INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Ferry Latuhihin mendesak Presiden mengganti Menteri Keuangan dengan sosok yang benar-benar memahami cara kerja perekonomian, di tengah sorotannya terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi nasional yang menurutnya rendah. Pernyataan itu disampaikan Ferry melalui kanal YouTube pribadinya yang diunggah Senin (10/8/2026).
Ferry menilai persoalan ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan menyangkut apa yang ia sebut sebagai institutional problem, mulai dari birokrasi yang gemuk, regulasi yang kerap berubah, hingga kepastian hukum yang dipertanyakan investor asing.
“Kita menghadapi apa yang namanya institutional problem. Birokrasi yang sangat gendut, kita lihat bagaimana menteri dan wakil-wakilnya jumlahnya sampai 110 orang, tidak ada negara lain yang menyaingi kita. Regulasi yang berubah-ubah, lantas rule of law atau penegakan hukum yang dipertanyakan oleh semua negara untuk berinvestasi ke Indonesia,” ujar Ferry.
Ia mencontohkan keluhan Kamar Dagang Tiongkok yang menurutnya pernah disampaikan terkait investasi pabrik nikel di Sulawesi yang akhirnya ditutup dan modalnya ditarik kembali.
“Sangat kecewa sekali. Ini akibat institutional problem, ketidakpastian hukum, regulasi yang berubah-ubah. Itu semua sangat mengerikan untuk orang asing melakukan investasi di negara kita,” katanya.
Ferry membandingkan kondisi ini dengan India, yang menurutnya memiliki struktur demografi muda serupa Indonesia namun mampu tumbuh 7,5 persen, jauh di atas capaian Indonesia yang hanya sekitar 5 persen.
Kritik terhadap Elite Politik
Ferry berpendapat, pergeseran laju pertumbuhan ekonomi dari era Orde Baru yang mencapai 6,5 persen menjadi hanya berkisar 5 persen di era demokrasi saat ini tidak terlepas dari perubahan sistem politik.
“Demokrasi ini ternyata sangat mengganggu ekonomi kita. Kenapa? Karena demokrasi ini membuka pintu kepada orang-orang yang tidak benar menjadi elite-elite politik yang punya kepentingannya sendiri. Mereka yang berada sebagai pengambil keputusan, pembuat kebijakan ekonomi, menurut saya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak lebih tidak kurang seperti di rezim kolonial,” ujarnya.
Soroti Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Dalam kritiknya, Ferry juga menyinggung penggunaan penerimaan pajak untuk program-program yang ia nilai tidak efektif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program koperasi desa/kelurahan.
“Pajak pun tidak ada gunanya kalau hasil pajak itu dipakai untuk program-program politik yang abal-abal seperti MBG, di mana setiap hari kita lihat berapa banyak anak sekolah yang keracunan,” katanya.
Ia turut mengutip pernyataan seorang anggota DPR mengenai rendahnya keuntungan koperasi meski telah menerima modal dalam jumlah besar.
“Kemarin ada satu anggota DPR yang mengatakan bagaimana dengan modal Rp3 miliar, kok koperasi hanya menghasilkan untung Rp78 ribu di semester pertama ini. Dan itu ada buktinya,” ujar Ferry.
Desak Reformasi Pajak dan Pergantian Menkeu
Ferry menegaskan, solusi atas persoalan ekonomi nasional bukan pada perburuan target penerimaan pajak, melainkan pada reformasi menyeluruh sistem perpajakan yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat.
“Lebih baik turunkan pajak dan ganti pemimpinnya dengan orang yang paham bagaimana ekonomi bekerja. Bukan cuma orang yang paham memindahkan saldo dari BI ke Himbara, lalu dari Himbara ke BI lagi. Bukan orang yang paham mengejar-ngejar pajak,” katanya.
Ia menekankan pentingnya sosok Menteri Keuangan yang memahami tax reform sebagai instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengangkat kembali jumlah kelas menengah yang terus menyusut.
“Itu yang harus kita miliki, orang yang paham melakukan reformasi pajak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, untuk mengangkat orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk kembali mendongkrak jumlah kelas menengah kita. Instrumennya adalah pajak, tax reform kuncinya. Dan untuk itu, pilihlah orang yang pantas menjadi Menteri Keuangan,” tegasnya.
Independensi Bank Indonesia Jadi Kunci
Ferry turut merespons pertanyaan seorang wartawan mengenai sosok calon Gubernur Bank Indonesia yang baru. Menurutnya, siapa pun figurnya tidak akan cukup meyakinkan pasar apabila independensi kelembagaan BI tidak terjaga.
“Siapa pun yang menjadi Gubernur BI tidak akan dipercaya pasar selama institusinya itu tidak independen. Jadi yang paling penting untuk mengembalikan kepercayaan investor ke negeri ini adalah bahwa BI harus independen, itu yang paling primer,” ujarnya.
“Baru kalau memang institusinya independen, pertanyaannya siapa orang yang tepat menjadi Gubernur BI. Tapi kalau institusinya bukan independent central bank, siapa pun yang menjadi gubernurnya tidak akan berpengaruh sama sekali,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Peringatan Politik
Sebagai penutup, Ferry kembali menyerukan agar pemerintah menurunkan pajak sekaligus mengefisienkan anggaran negara, memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi dan berkonsumsi.
“Turunkan pajak, efisienkan anggaran pemerintah, berikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan investasi dan konsumsi. Karena kita tahu hasil pajak ini dipakai untuk program-program yang tidak ada gunanya,” katanya.
Ferry menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa tekanan pajak di tengah pelemahan daya beli masyarakat berpotensi menimbulkan risiko politik bagi pemerintah, dengan mengingatkan sejarah Revolusi Prancis sebagai contoh.
“Turunkan pajak, reformasikan pajak. Sistem perpajakan kita direformasikan, besarannya harus disesuaikan dengan daya beli atau kekuatan ekonomi kita. Itu seninya menjadi Menteri Keuangan, bukan mengejar-ngejar pajak. Oleh karena itu, gantilah Menteri Keuangan kita dengan orang yang tepat,” pungkas Ferry.
