Menu

Mode Gelap
Turunkan Pajak LBH Street Lawyer Adukan Newport ke Pemprov DKI soal Alquran dan Miras Ganti Menkeu PFII Bisa Ubah Bank Syariah RI Jadi Institusi Keuangan Islam Global Peringkat Jakarta Kalah Jauh dari Dubai dan Labuan di Indeks Keuangan Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino

EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi RI tak Ditopang Sektor Riil

badge-check


					Foto: materi Ahmad Heri Firdaus/tangkapan layar Perbesar

Foto: materi Ahmad Heri Firdaus/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Ahmad Heri Firdaus, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen lebih banyak ditopang sektor nontradable atau jasa, bukan sektor riil penghasil barang seperti industri dan pertanian.

“Pertumbuhan ekonomi kita yang terjadi pada triwulan 2 ini lebih berpihak kepada sektor-sektor nontradable… yang bukan penghasil barang secara real,” kata Heri dalam diskusi publik INDEF, Kamis (6/8/2026).

Ia memaparkan bahwa sektor industri pengolahan dan pertanian—dua kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) dengan porsi masing-masing 18,5 persen dan 13,5 persen, justru tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, akomodasi-makan minum, serta pengadaan listrik tumbuh di atas rata-rata nasional.

Heri juga menyoroti bahwa sektor penyerap tenaga kerja terbesar, yakni pertanian yang menyerap 28,7 persen total pekerja di Indonesia, hanya tumbuh 3,8 persen. “Ini sangat-sangat ironis sekali,” ujarnya. Sektor industri yang menyerap 13,5 persen tenaga kerja pun hanya tumbuh 4,52 persen.

Ia menyebut adanya keanehan lain, yakni disparitas data antara realisasi investasi versi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan penyerapan tenaga kerja versi Badan Pusat Statistik (BPS). BKPM mencatat penyerapan 742 ribu tenaga kerja sepanjang April-Juni 2026, sementara BPS hanya mencatat 522 ribu orang untuk periode Februari-Mei 2026 yang notabene lebih panjang. “Ini enggak janjian apa gimana ini BKPM sama BPS,” katanya.

Heri turut menyoroti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah 50 pada Juni-Juli 2026, seiring tekanan harga input yang disebutnya sebagai yang terbesar sejak 2013. “Ada stok-stok yang turun, pesanan untuk bahan baku turun, itu mengindikasikan bahwa tidak ada keyakinan atau pesimisme terhadap kondisi ekonomi dalam satu-dua bulan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung realisasi investasi yang tumbuh 7,1 persen mencapai Rp511 triliun pada triwulan II 2026, namun pertumbuhan ekonomi hanya 5,29 persen. “Investasi yang masuk ini tidak sepenuhnya menjadi pertumbuhan ekonomi… investasi kita juga masih dipandang tidak efisien,” katanya.

Dari sisi kualitas tenaga kerja, Heri mencatat porsi pekerja informal masih tinggi di kisaran 59 persen, dan 53 persen dari total pekerja Indonesia hanya berpendidikan SD-SMP. “Gimana dia mau masuk ke sektor-sektor hilirisasi yang besar-besar itu,” ujarnya, menekankan perlunya percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan tidak semata bertumpu pada belanja pemerintah.

Merespons pertanyaan peserta soal disparitas Indeks Kondisi Bisnis (IKBM) versi BI dan PMI versi S&P Global, Heri menjelaskan perbedaan itu berasal dari metode dan periode survei yang berbeda. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2026 berada di kisaran 5 persen.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Turunkan Pajak

11 Agustus 2026 - 18:18 WIB

PFII Bisa Ubah Bank Syariah RI Jadi Institusi Keuangan Islam Global

11 Agustus 2026 - 14:40 WIB

Peringkat Jakarta Kalah Jauh dari Dubai dan Labuan di Indeks Keuangan

11 Agustus 2026 - 12:39 WIB

Populer EKONOMI