Merasa Haknya Direnggut , Mantan Kepala BBPOM Surabaya Mengadu Ke Komisi III DPR RI

0

INAnews.co.id, Jakarta –   Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Drs.Sapari Apt.M.Kes, hingga sampai saat ini terus perjuangkan ketidakadilan yang telah merenggut hak dan martabat dirinya beserta keluarga.

DPR RI. Gedung Nusantara 1.Rabu, 12 February 2020

Salah satu upaya yang dilakukan Sapari adalah dengan mendatangi  Komisi Tiga DPR RI yang membidangi masalah Hukum, pada Rabu Pagi 12 februari di Gedung Nusantara I Lantai 9 dan diterima langsung oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K.Harman.

Sapari menjelaskan kedatangannya  ke komisi tiga DPR RI adalah  untuk menyampaikan aspirasi dan konsultasi serta  saran.

“Karena ini kan komisi bidang hukum yang  dalam hal penanganan kasus tindak pidana obat dan makanan tanpa izin, yang pernah saya tangani dan berdampak daripada pencopotan saya sebagai Kepala BBPOM Surabaya, ” ucapnya.

Kepada Politisi Partai Demokrat, Sapari menyampaikan dampak yang dialaminya dirinya beserta keluarga atas ketidakdilan yang dialaminya pasca pencopotan jabatan sebagai Kepala BBPOM.

“Saya disarankan melakukan Somasi kepada BBPOM Pusat, karena sudah menghilangkan haknya selama 14 bulan  tidak terima gaji . Kedua membuat pengaduan kepada KOMNAS HAM. Ketiga lakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan terakhir ada upaya lain yang juga akan dilakukan oleh Sapari  yaitu membuat LP ke Bareskrim Polri, ” jelas Sapari kepada Redaksi.

Kedatangan Sapari ke Komisi III DPR RI juga didampingi juga oleh Drs.Sudarsono Simbolon, SH.,MHum.

“Saya sebagai teman dan ini terkait profesi saya, rasanya secara hak kemanusiaan iba, secara hukum saya ikut monitor dari awal, PTUN dan banding menang, dimenangkan oleh saudara saya ini yang kebetulan waktu itu tangani kasus kasus obat tanpa izin peredaran, seharusnya dia yang didukung oleh Pemerintah tetapi kenapa seperti ini jadinya, karena itu saya sebagai pribadi akan mengawal sampai dia ajukan di KOMNAS HAM kalau perlu Somasi lawan Kepala BBPOM” tutur Sudarsono.

Sebagai informasi terdahulu, Sapari telah menggugat Kepala BBPOM, Penny K.Lukito, atas pemberhentian atau pencopotan dirinya dari jabatannya sebagai Kepala BBPOM Surabaya.

Gugatan pertama yang dilayangkannya kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN, yang kemudian ditingkat banding juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan kini masih dalam proses Kasasi.

Tak hanya pencopotan jabatan, terhitung sejak bulan November 2018 hingga Februari 2020, dirinya juga tidak menerima gaji yang merupakan haknya sehingga berimbas dengan ketidakmampuannya untuk menafkahi Istri dan anak anaknya sehari hari.

Menindaklanjuti hal tersebut upaya lain yang diperjuangkan oleh Sapari adalah melakukan gugatan kedua terkait sengketa SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018, dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN tanggal 20 Maret 2019.

Terkait upaya yang dilakukannya tersebut Sapari juga kembali memenangkan gugatan setelah Majelis Hakim PTUN mengabulkan sebagian gugatannya, dimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim PTUN menilai penetapan SK Pensiun Sapari yang ditetapkan saat proses persidangan gugatan pertama Sapari masih berjalan di PTUN dianggap Hakim cacat prosedur.

Dalam amar putusannya,Majelis Hakim memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan Sapari, membatalkan SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018, dan membebankan biaya persidangan kepada Tergugat.

Pengadilan bahkan memerintahkan agar Jabatan Sapari kembali dipulihkan,bahkan nama baik, harga diri, harkat dan martabat Sapari juga diminta untuk dipulihkan seperti sebelumnya.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.