Tepis Isu Miring, Kanwil Kemenkumham Jakarta Buktikan Kinerja dan Prestasi
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month Rabu, 27 Jan 2021
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id , Jakarta – Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta ternyata sedang melakukan pembenahan di internal, dengan mengedepankan aspek ketegasan, profesionalitas dan pelayanan publik yang optimal.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta , Liberti Sitinjak kepada media pada selasa sore 26 januari 2021, dikawasan Menteng, Jakarta Pusat .
Menurut Liberti Sitinjak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga mampu menorehkan prestasi selama dipipimpin olehnya.
Dimana lembaga yang dipimpinnya mampu meraih dan mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang didapat pada akhir Tahun 2020.
“Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan mengejar predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai target yang akan dicapai pada tahun 2021,” ucapnya.
Tepis Isu Miring Kinerja Kanwil DKI Jakarta
Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta juga menjawab isu-isu yang berkembang dua pekan terakhir belakangan ini dengan lugas dan tegas.
Diantaranya menepis isu miring yang disampaikan melalui aksi massa yang dilakukan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa di depan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Rabu 20 januari 2021.
“Pada saat aksi itu saya sebagai pimpinan memberikan ruang untuk berdiskusi kepada para pendemo, tapi dari pihak massa tidak ada yang menemui kami, mereka malah bubar begitu saja, jadi kami tidak tahu solusi dari tuntutan mereka apa,” ungkap Liberti kepada media, Selasa 26 januari 2021.
Liberti juga akan menindak tegas setiap pegawai yang melanggar aturan dan disiplin serta melakukan peningkatan pengawasan secara ketat.
“Kita sudah melakukan rutinitas penggeledahan, dan hampir 2 kali sebulan itu tetap dilakukan penggeledahan ini termasuk barang terlarang yang tak boleh ada di dalam lapas, seperti hp apalagi narkoba,” kata Liberti.
Dikatakannya, hal itu memang tidak bisa memuaskan apa yang menjadi target operasi di dalam lapas.
“Dari berbagai razia itu memang prsoalan nya hp, selalu kalau razia itu diatas seratus hp dan tidak pernah dibawah seratus,narkoba sendiri kita tindak tegas apalagi orang lapas sendiri yang mengedarkan kita pidanakan,” beber Kakanwil.
Sementara isu adanya peredaran narkoba didalam lapas, dalam waktu dekat ini Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta akan melakukan pembinaan mental kepada seribu lebih pegawai pengamanan pada Rutan, Lapas dan pegawai Keimigrasian.
“Kami akan melibatkan Pusdiskes Angkatan darat untuk membentuk character building pegawai menjadi ASN yang menjadi pegawai yang Profesional,” ucap Liberti.
Selama masa kepemimpinan Liberti Sitinjak juga berhasil membina LBH di seluruh DKI Jakarta sekitar 41 LBH yang terdaftar, dengan menerapkan manajemen organisasi LBH yang profesional.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar