Warga Demo Tambang Yang Diduga Ilegal di Kabupaten Bungo

416

INAnews.co.id, Jambi – Warga Rantau Pandan menggelar aksi menolak keberadaan perusahaan tambang yang diduga telah melakukan aktifitas tambang ilegal.

Selain itu warga juga memprotes jika pihak perusahaan tambang telah menyerobot tanah mereka.

Informasi dari media , jika warga juga melakukan aksi penutupan jalan mulut tambang tepatnya di RT 19, Desa Sungai Pandan.

Sekitar pukul 11.30 WIB, aksi massa yang terdiri dari warga,  sempat ditahan oleh pihak keamanan agar tidak melakukan aktifitas tersebut dan menempuh jalur mediasi.

Namun, warga tetap ingin melakukan apa yang sudah disepakati bersama untuk menutup jalur di mulut tabang.

Karena gagal terjadinya mediasi, warga pun berhasil menutupi jalan mulut tambang PT. KBPC dengan kawat berduri dan bentangan spanduk yang bertuliskan tuntutan warga.

Diduga , perusahaan tambang yang dikelola oleh Syamsudin sudah meyerobot lahan dengan cara menggandakan sertifikat tanah milik warga.

“Banyak tanah masyarakat yang diserobot Syamsudin. Sudah Kayo, tapi masih jugo nak nindas masyarakat kecil,” kata salah satu yang tak mau disebutkan namanya, saat aksi di Rantau Pandan, Kamis 8 april 2021.

Selain itu, warga juga keluhkan lalu lintas mobil dump truk, dan juga pihak perusahaan tidak memberikan peran CSR nya kepada masyarakat sekitar.

Warga juga sebutkan jika perusahaan tersebut tidak jelas izin perusahaan tambangnya untuk melakukan pekerjaan penambangan.

“Perusahaan ini tidak jelas. Tidak ada izin tambang, ilegal,” kata Husaini tokoh masyarakat Dusun Rantau Pandan.

Maka dari itu, warga meminta  kepada pihak Pemda, aparat TNI Polri berani tegas menghentikan aktifitas penambangan dan menindaklanjuti tentang perampasan hak warga yang di lakukan oleh perusaahan tambang.

“Kami minta perusahaan stop beroperasi didusun kami. Dan meminta aparat hukum, pemerintah bertindak dengan perusahaan,” kata Husaini.

PT KBPC Diduga Serobot Lahan 

Sementara itu di tempat terpisah Mardedi susanto selaku tokoh pemuda Batang Bungao mengatakan , terkait dengan permasalahan tambang batu bara yang dikelola oleh PT KBPC yang dimiliki oleh Syamsudin jika perusahaan itu memakai ijin PT Nusantara Termal Coal (NTC) dan IUP izin NTC di tahun 2015 sudah dicabut.

“Sementara dari pihak KBPC selalu mengeruk di wiliayah IUP NTC jadi kami masyarakat sekeliling atau seputaran tambang merasa dirugikan bahkan kalau menurut pendapat saya ini bukan masyarakat Bungo saja yang dirugikan tapi Negara Republik Indonesia juga rugikan,” kata Mardedi saat dikonfirmasi oleh wartawan di Bungo, Sabtu 10 april 2021.

Jadi, lanjutnya untuk perizinan PT KBPC menambang di wilayah yang bukan izinnya menambang, dan menurut informasi, aktifitas tambang itu memakai izin PT Brassu, dan sementara perusahaan tersebut tidak ada potensi tambangnya.

“Akan tetapi lokasinya tidak sesuai dengan penambangan,” sambungnya.

“Jadi harapan saya kedepannya Pemerintah pusat, bagaimana pun harus bisa turun ke Kabupaten Bungo untuk cek langsung ke lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh PT KBPC. Karena mereka biasa kerja bukan di dalam izin yang dipegang, maka itu disebutnya menyolong,” tukas Mardedi.

Komentar Anda

Your email address will not be published.