Sapari Laporkan Kepala Biro Umum BPOM Rita Mahyona Ke Polda Metro Jaya

953

INAnews.co.id, Jakarta – Gerai Hukum Art & Rekan yang merupakan Tim kuasa hukum dari Drs Sapari Apt MKes pada hari Jumat (3/9/2021) secara resmi melaporkan seorang pejabat Badan POM aktif, Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si. ke Polda Metro Jaya.

Rita Mahyona, dilaporkan atas Pemberian keterangan palsu pada persidangan PTUN Jakarta tanggal 27 Maret 2019 silam.

Saat itu Rita Mahyona, dihadirkan sebagai Kepala Biro Umum BPOM (d/h. Kepala Biro Umum dan SDM BPOM) diminta untuk memberikan keterangan terkait gugatan Sapari, pada BPOM atas terbitnya SK Pemberhentian.

Drs Sapari Apt MKes dalam Konferensi Pers di Gelai Hukum.

Dalam konferensi persnya yang digelar pada Senin (6/9/2021) Sapari memaparkan  bahwa dirinya diterima di Polda Metro Jaya pada hari Jum’at siang tanggal 3 September 2021, untuk melaporkan Kepala Biro Umum BPOM, Rita Mahyona, dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 242 KUHP terkait dengan “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”.

Menurut Sapari , keterangan palsu itu dimana pada persidangan di PTUN Jakarta tanggal 27 Maret 2019 dalam Perkara Nomor :  294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek sengketa Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, Nip: 19590815 199303 1 001, Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.

Sapari memperkarakan Rita Mahyona,ketika memberikan keterangannya, dalam Salinan Putusan Perkara Nomor : 294/G/2018/PTUN-JKT hal 67.

Dikala itu menurut Sapari , jika Rita Mahyona , menyatakan dalam persidangan bahwa SK pensiun terhadap Penggugat masih dalam proses.

“Kami sudah bersurat kepada yang bersangkutan Pak Sapari untuk bisa melengkapi dokumen
untuk pengusulan pensiunnya, namun kami belum mendapat respon dan hasil konsultasi kami dengan BKN bahwa BKN tidak bisa menerima kalau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, akhirnya karena prosesnya terlambat karena lama di kami, kami kembali lagi berkonsultasi dengan Direktur PNS Pensiun dan disampaikannya oleh karena kami belum mendapat respon sampai saat ini dari yang bersangkutan, akhirnya BKN meminta kami untuk menyerahkan berkas tersebut, dan sudah keluar pertimbangan teknis BKN tinggal kami menindaklanjuti
dengan SK Pensiun yang ditandatangani oleh Kepala BPOM” , berikut kutipan Rita Mahyona, yang tertulis pada siaran pers , di konferensi pers , senin 6 september 2021.

“Bahwa terhadap permasalahan itu kami melakukan konsultasi yang kedua bersama dengan Tim Hukum kepada Direktur PNS Pensiun.  Dan dijawab dengan tidak tertulis adalah ditentukan sebagai usia pensiun dan tidak diterima apabila tidak ada
tandatangan yang bersangkutan,” sambung Sapari.

Sapari selanjutnya menegaskan, apa yang disampaikan dalam keterangannya oleh Rita Mahyona,dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2019 pada persidangan di PTUN Jakarta saat itu, menurut Sapari sangat bertolak belakang.

Dan ternyata SK pensiun TMT 1 Oktober 2018 a.n. Drs. Sapari, Apt., M.Kes sudah ditetapkan oleh Kepala BPOM Dr. Penny K Lukito, MCP tanggal 26 Maret 2019, yang diantar tanggal 9 Mei 2019 sehari setelah memenangkan gugatan.

“Artinya, Rita Mahyona, telah dan sudah mengetahui adanya SK pensiun itu,” ucap Sapari.

Surat laporan Kepolisian dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,

“Atas pemberian keterangan palsu itu saya melaporkan Rita Mahyona, yang berperan besar dalam pemberhentian saya dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018,”  jelas Sapari dalam Konferensi Pers di Gerai Hukum, Jakarta Pusat , Senin 6 september 2021.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.