Menu

Mode Gelap
Pajak 2 Persen Konglomerat Bisa Gratiskan KRL 8 Tahun Presiden Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM 33 Tahun Berkarya, Band TENGKORAK Gambarkan Kekejaman Israel atas Palestina Lewat Lagu “Zionist Downfall” 94 Persen Respons Publik soal Ekonomi Bernada Skeptis Defisit Fiskal Menganga, Kas Negara Menipis di Awal Tahun Ekonomi Indonesia Berlari Kencang, tapi Staminanya Diragukan

POLITIK

Dahnil Anzar Simanjuntak “Tegur” Menteri soal Efisiensi Anggaran

badge-check


					Foto: dok. akun X Dahnil Anzar Simanjuntak Perbesar

Foto: dok. akun X Dahnil Anzar Simanjuntak

INAnews.co.id, Jakarta– Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak “tegur” menteri soal efisiensi anggaran.

Menurut dia, ada baiknya para Menteri yang komentar terkait efisiensi bisa berdampak pada beasiswa, biaya sekolah, biaya kuliah, gaji honorer, PHK dan lain-lain, mendengarkan dengan seksama perintah Presiden.

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung pelayanan publik atau pun SDM. Perintah Presiden sangat terang dan jelas,” tekan Dahnil lewat akun X-nya, Kamis.

“Bahkan telah dilakukan restrukturisasi  kalau-kalau masih ada yg salah sasaran,” imbuhnya.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Di dalam Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah untuk memangkas anggaran tahun 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pajak 2 Persen Konglomerat Bisa Gratiskan KRL 8 Tahun

13 Mei 2026 - 16:37 WIB

Presiden Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM

13 Mei 2026 - 14:33 WIB

Penyelenggaraan Haji 2026: Pastikan Kesiapan Medis dan Gizi Ketat untuk Jemaah

13 Mei 2026 - 05:42 WIB

Populer POLITIK