News Feed
light_mode
Trending Tags

Kada Mulai Korupsi di Tahun Ketiga untuk Siapkan Dana Pemilu?

  • account_circle Robi
  • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Pengungkapan mengejutkan datang dari Prof. Hikmahanto Juwana tentang pola korupsi kepala daerah (kada) di Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube ‘Helmi Yahya Bicara’ (27/10/2025), pakar hukum ini membongkar praktik sistematis yang dilakukan pejabat daerah untuk mempersiapkan dana pemilihan berikutnya.

“Tahun pertama mungkin mau menyelesaikan apa yang menjadi janjinya ya kan, tahun kedua kelanjutannya tapi sudah mulai masuk tahun ketiga. Nah sudah siap-siap nih duit dari mana nih untuk yang berikutnya,” ungkap Prof. Hikmahanto dikutip.

Ia menegaskan bahwa pemilu di Indonesia terlalu mahal, baik dari sisi penyelenggaraan maupun persiapan untuk ikut kontestasi. Realitas ini memaksa kada mencari sumber dana tambahan melalui cara-cara yang tidak sehat.

Hikmahanto juga mengungkap praktik “dorongan amplop” yang masih merajalela dalam sistem hukum dan perizinan Indonesia. “Doa itu dorongan amplop,” jelasnya dengan satir.

Menurutnya, banyak orang menilai hukum di Indonesia hanya sekadar tulisan bagus di atas kertas. “Hukum itu cuman apa namanya ininya aja lah tulisan-tulisan yang bagus ini. Tapi pelaksanaannya kalau mohon maaf ya kalau enggak ada doa katanya enggak selesai,” kritiknya.

Ia bahkan memberikan peringatan kepada anak-anak muda yang ingin menjadi advokat. “Kalau kamu jadi advokat ya cuman mengandalkan pada doa-doa ini, selesai kamu. Saya bilang, saya enggak bangga,” tegasnya.

Hikmahanto menekankan bahwa advokat seharusnya mengandalkan pemikiran dan argumentasi hukum yang kuat, bukan praktik suap. “Tapi kalau kamu advokat ini mengandalkan pada pemikiran bagaimana kita berargumentasi, ah baru deh keren saya bilang,” tambahnya.

Pengungkapan ini menambah daftar panjang kritik terhadap mahalnya biaya politik dan praktik korupsi yang masih mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

  • Penulis: Robi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Berita Rekomendasi

  • Perguruan Tinggi Punya Peranan Penting Dalam Pendampingan Untuk Sektor Pertanian Desa

    Perguruan Tinggi Punya Peranan Penting Dalam Pendampingan Untuk Sektor Pertanian Desa

    • calendar_month Selasa, 1 Des 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan desa yang salah satunya pada sektor pertanian yang ada di desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker dalam Lokakarya Nasional 2020 yang digelar Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) secara virtual dari Kantor Kemendes […]

  • Ini Fokus Bahlil usai Dilantik Jadi Menteri ESDM

    Ini Fokus Bahlil usai Dilantik Jadi Menteri ESDM

    • calendar_month Selasa, 20 Agt 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini, Senin (19/8), telah melantik dan mengambil sumpah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan pendahulunya Arifin Tasrif. Dalam sambutannya, Menteri Bahlil menegaskan akan meneruskan langkah baik yang sudah dilakukan Arifin terutama terkait peningkatan lifting minyak bumi (migas). “Waktu masa kabinet sekarang […]

  • Banjir di Bitung Warisan Pemerintahan Lalu Viral, Yanto: Berarti Ini Bagian dari Warisan Pak Maurits

    Banjir di Bitung Warisan Pemerintahan Lalu Viral, Yanto: Berarti Ini Bagian dari Warisan Pak Maurits

    • calendar_month Rabu, 19 Mei 2021
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Viralnya pemberitaan mengenai banjir di Pusat Kota Bitung yang menyalahkan pemerintahan sebelumnya diapresiasi oleh Pemerhati Sosial Bitung, Yanto Mandulangi, Rabu 19 Mei 2021. Menurutnya tudingan yang digiring oleh sebagian pendukung dan tim buzzer media sosial pemerintah saat ini sudah tepat. “Sebab berbagai polemik yang terjadi saat ini adalah warisan dari pemerintahan lalu, […]

  • YLKI :  Haringga Sirla berhak dapat ganti rugi dari PSSI

    YLKI : Haringga Sirla berhak dapat ganti rugi dari PSSI

    • calendar_month Jumat, 28 Sep 2018
    • account_circle Helmi Romdhoni
    • 0Komentar

    INAnews.co.id – Penonton pertandingan olahraga berhak atas kompensasi dan ganti rugi. Pernyataan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait dengan tewasnya salah satu anggota supporter Persija (Jakmania), yang bernama Haringga Sirla (23).

  • Ekonom: Rupiah Cermin Ekonomi yang Reot

    Ekonom: Rupiah Cermin Ekonomi yang Reot

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom senior Ferry Latuhihin menegaskan pelemahan rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS merupakan cerminan nyata dari fondasi ekonomi Indonesia yang rapuh, bukan sekadar sentimen pasar seperti yang diklaim pejabat pemerintah. “Mata uang mencerminkan fundamental. Melemahnya rupiah membuktikan fundamental ekonomi kita reot, itu tidak bisa dibohongi,” ujar Ferry dalam wawancara di kanal YouTube Abraham […]

  • Hapus Tagih Kredit UMKM Tengah Digodok, Dibutuhkan Dasar Hukum Kuat

    Hapus Tagih Kredit UMKM Tengah Digodok, Dibutuhkan Dasar Hukum Kuat

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus tagih kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN, saat ini tengah digodok. Menurut Erick, hal itu sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu […]

expand_less