News Feed
light_mode
Trending Tags

RI tak Boleh Impor Minyak dan LPG Lagi

  • account_circle Robi
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan total impor minyak dan gas elpiji demi mewujudkan swasembada energi nasional.

“Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi. Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” tegas Prabowo di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, dengan geothermal, ladang gas baru, serta program PLTS 100 GW, Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. “Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia dengan 100 GW,” ujarnya.

  • Penulis: Robi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Baca Juga

  • Swap BI Ciptakan Utang Kontinjensi Raksasa

    Swap BI Ciptakan Utang Kontinjensi Raksasa

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Ekonom senior Ferry Latuhihin memperingatkan bahwa skema swap lindung nilai yang ditawarkan Bank Indonesia (BI) kepada investor asing dan importir berpotensi menimbulkan beban kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) dalam jumlah besar bagi cadangan devisa negara. Dalam podcast di kanal YouTube-nya yang tayang Jumat (24/7/2026), Ferry memperkirakan posisi swap BI saat ini mencapai sekitar 28 […]

  • Pendiri Bangsa Sudah Wanti-wanti soal Data Sejak 1947

    Pendiri Bangsa Sudah Wanti-wanti soal Data Sejak 1947

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah kekacauan tata kelola data nasional hari ini, politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia sesungguhnya telah meletakkan fondasi pengelolaan data nasional yang kokoh sejak era kemerdekaan. Mohammad Hatta membentuk Panitia Siasat Ekonomi pada 1947, dan pada 1951 Sumitro Djojohadikusumo menginisiasi Dewan Perancang Negara yang memuat peta pembangunan […]

  • BPJS serahkan bantuan peringatan bulan K3 Nasional

    BPJS serahkan bantuan peringatan bulan K3 Nasional

    • calendar_month Selasa, 15 Jan 2019
    • account_circle Nana Chasditira
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis bantuan sebanyak 450 paket Alat Pelindung Diri (APD) kepada PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT. Wijaya Karya sebagai bentuk kepedulian pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

  • Team Tarsius Polres Bitung Menangkap Pelaku, Pencurian Di Atas Kapal KM MPI Sarena.

    Team Tarsius Polres Bitung Menangkap Pelaku, Pencurian Di Atas Kapal KM MPI Sarena.

    • calendar_month Sabtu, 27 Jul 2019
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

    INA News.co.id Bitung- Team Tarsius Polres Bitung, Sulawesi Utara, berhasil ungkap dan menangkap pelaku pencurian specialis di atas kapal. Team Tarsius yang dipimpin IPDA Tuegeh D.Darus berhasil menangkap tiga tersangka pencurian di atas kapal KM MPI Sarena,di saat ABK sedang tidur. pada jumat 26 juli 2019. “Penangkapan tersangka dilakukan di Kel. Bitung Timur Lingk I […]

  • Kemenperin Dukung Industri Produksi Alkes Sesuai Standar

    Kemenperin Dukung Industri Produksi Alkes Sesuai Standar

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Industri di dalam negeri dinilai mampu memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) dengan memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Salah satu uji kelaikan bahan baku alat kesehatan (alkes) tersebut, dilakukan oleh unit litbang Kementerian Perindustrian, Balai Besar Tekstil (BBT) di Bandung yang juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. “Kemenperin bekerja sama dengan […]

  • MK Tolak Permohonan Uji Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada

    MK Tolak Permohonan Uji Undur Diri Anggota Legislatif Maju Pilkada

    • calendar_month Rabu, 21 Agt 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan  Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan diajukan […]

expand_less