Sikap Tegas dan Terukur Polri dalam Mengendalikan Eskalasi Massa DPR RI Dipuji
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: dok. INews
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta — Pengamanan aksi demonstrasi di kawasan DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 menjadi bukti nyata kesiapan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga iklim demokrasi sekaligus memelihara ketertiban umum.
Polri dinilai berhasil membedakan antara penyampaian aspirasi publik dan tindakan kriminal di tengah dinamika massa yang dinamis.
Tokoh nasional yang juga Presiden Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menilai bahwa pendekatan yang diterapkan kepolisian menunjukkan kematangan institusional yang presisi. Menurutnya, kerumunan aksi massa tidak pernah homogen sehingga penanganan di lapangan membutuhkan kecerdasan membaca situasi agar tidak terjadi eskalasi liar.
“Kekuatan Polri bukan terletak pada kemampuan membuat demokrasi sunyi, melainkan pada kemampuan menjaga demokrasi tetap hidup tanpa membiarkan kekerasan mengambil alih ruang publik,” tegas Haidar Alwi dalam keterangan resminya, Rabu (2/9/2026).
Arsitektur Keamanan Berlapis dan Respons Terukur
Pengamanan penyampaian pendapat di muka umum bukan sekadar pengerahan personel di garis depan. Polri menerapkan arsitektur keamanan berlapis yang melibatkan berbagai fungsi secara terintegrasi.
Intelijen & Binmas membaca dinamika potensi ancaman dan melakukan pendekatan preemtif.
Samapta, Dalmas, & Negosiator. Menyediakan instrumen pencegahan, komunikasi, dan pengendalian massa.
Brimob & Lantas. Menangani respons taktis saat risiko meningkat serta memastikan mobilitas lalu lintas kota tetap terjaga.
Humas, mengelola komunikasi publik secara transparan di era digital.
Haidar menegaskan bahwa Polri modern beroperasi sebagai sistem yang berpikir sebelum bertindak. Hal ini memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara.
Pemisahan Aspirasi dan Tindak Pidana Berdasarkan Bukti Hukum
Langkah terukur Polri juga terlihat dari penegakan hukum pasca-aksi. Data Polda Metro Jaya mencatat dari 322 orang yang sempat diamankan saat kericuhan 27 Agustus, sebanyak 273 orang telah dipulangkan setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data.
Sementara itu, 49 orang sisanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah terdiri atas 44 orang dewasa dan lima anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).
“Ketegasan Polri justru semakin bernilai ketika tidak membabi buta. Hak rakyat dilindungi, perbuatan pidana ditindak, dan kesalahan ditentukan oleh bukti. Itulah wajah negara hukum yang kuat,” tambah Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB tersebut.
Pilar Utama Menjaga Keberlangsungan Demokrasi
Kesiapan pengamanan ini juga merupakan hasil dari koordinasi lintas lembaga yang matang. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat koordinasi strategis bersama pimpinan DPR, Mensesneg, dan Panglima TNI untuk memetakan potensi gangguan keamanan nasional.
Melalui sinergi bersama TNI dan masyarakat yang makin bijak dalam menyaring informasi, potensi provokasi di ruang publik dapat diredam.
“Selama Polri menjaga profesionalisme, kecerdasan, ketegasan, dan keberpihakan kepada keselamatan rakyat, bangsa ini memiliki kekuatan untuk melewati setiap dinamika dengan kepala tegak,” tutup Haidar.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar