Skandal BPJN Sulut Makin Busuk: PPK Intimidasi, Sebar Fitnah, Ketum PW IPM Sulut Minta Kementrian PUPR Copot Kepala BPJN
- account_circle Resa R
- calendar_month Senin, 27 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id Sulut, – Skandal proyek preservasi Jalan Airmadidi senilai Rp63 miliar yang diduga sarat korupsi semakin menggurita dan membusukkan citra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Setelah PPK 1.1 Sam Haerani diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan, kini terungkap dugaan penyebaran fitnah melalui media buzzer. Sementara itu, Kasatker dan Kepala BPJN Sulut masih memilih bungkam, seolah melindungi kebobrokan anak buahnya.
PPK 1.1 Sam Haerani diduga sengaja membangun opini menyesatkan publik melalui media yang dekat dengan BPJN, menuduh para wartawan sebagai biang keributan. Tindakan ini dinilai sebagai upaya untuk menutupi bobroknya proyek yang menjadi tanggung jawabnya.
Sikap bungkam, lambannya tindakan, dan dugaan penyebaran fitnah ini mengundang kecaman keras dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Utara (PW IPM) Sulut.
Sawaldi Lamane Ketua Umum PW IPM Sulut sangat menyayangkan adanya oknum ASN yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi kepada wartawan. Ia mendesak Kementerian PUPR untuk turun tangan dan memberikan sanksi tegas kepada semua pejabat yang terlibat.
Sawaldi secara khusus meminta agar Kepala BPJN Sulut dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu membina bawahannya, yaitu Kasatker dan PPK 1.1 Sam Haerani.
“Sangat disayangkan kalau ada oknum ASN yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi kepada wartawan. Kami meminta kepada Kementrian PUPR agar mencopot Kepala BPJN Sulut karena di nilai tidak mampu membina bawahannya yaitu Kasatker dan PPK 1.1 Sam Haerani,” tegas Sawaldi.
Kasus ini semakin memperburuk citra BPJN Sulut dan menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian PUPR. Masyarakat menanti tindakan tegas dan transparan dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku yang terlibat dalam skandal ini.
Kementerian PUPR tidak boleh menutup mata! Jangan lindungi koruptor! Copot semua pejabat yang terlibat dalam skandal ini! Usut tuntas dugaan korupsi proyek Jalan Airmadidi! Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi! Jangan biarkan oknum-oknum pejabat yang arogan, diduga korup, dan suka menebar fitnah mencoreng nama baik lembaga negara dan merugikan rakyat!
- Penulis: Resa R
Saat ini belum ada komentar