News Feed
light_mode
Trending Tags

Pemerintah Terus Berupaya Memastikan Partisipasi Indonesia dalam G20

  • account_circle Robi
  • calendar_month Kamis, 3 Apr 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah terus berupaya memastikan partisipasi Indonesia dalam G20 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui kebijakan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, dalam forum diskusi mengenai evaluasi G20, Indonesia turut mendorong G20 menjadi forum ekonomi premier dunia yang mengedepankan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keterwakilan yang adil.

“G20 perlu untuk tetap relevan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. G20 perlu membangun keseimbangan kepentingan di antara keanggotaan G20 yang sangat beragam, dengan memberikan perhatian khusus pada isu praktik perdagangan yang tidak adil dan ketidakseimbangan ekonomi global yang semakin mencolok,” kata Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku Sherpa G20 Indonesia dan memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Emerging Market Economies (EMEs) yang digelar secara virtual, Rabu (2/04).

Pertemuan yang digelar untuk memperkuat soliditas dan peran negara berkembang dalam Forum G20 tersebut mengawali rangkaian pertemuan Sherpa ke-2 yang akan dilaksanakan pada 3 dan 4 April 2025. Pertemuan EMEs juga bertujuan untuk menyeleraskan pandangan strategis terkait sejumlah isu di Forum G20, di antaranya evaluasi Forum G20 setelah 20 tahun berdiri, dinamika geopolitik, serta sejumlah prioritas bersama dari substansi working groups.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sherpa G20 Afrika Selatan Zane Dangor dan dihadiri oleh Sherpa Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Arab Saudi, Brasil, India, Meksiko, Rusia, Tiongkok, Turki, Uni Emirat Arab, serta Uni Afrika.

Pada pertemuan tersebut para peserta menekankan pentingnya memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan, termasuk evaluasi terhadap efektivitas struktur kerja G20 dan usulan reformasi tata kelola yang lebih responsif terhadap dinamika global saat ini. Negara-negara EMEs menekankan pentingnya menciptakan arsitektur perdagangan dan investasi global yang lebih adil, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan.

Para Sherpa juga menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya hambatan perdagangan dan proteksionisme yang menghambat pemulihan ekonomi global. Dalam konteks ini, para Sherpa mendukung upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based system), serta mendorong investasi berkualitas tinggi yang berkontribusi pada transformasi ekonomi di negara-negara berkembang.

Negara-Negara EMEs sepakat bahwa isu-isu geopolitik dan keamanan seharusnya tidak menghambat jalannya pembahasan substansi dan teknis di level working group. Sherpa mendorong agar diskusi isu geopolitik dibahas secara terpisah hanya pada tingkat Sherpa, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Negara/Pemerintah, guna menjaga fokus kerja G20 pada isu-isu ekonomi global, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, serta perdangangan dan investasi.

Dalam merumuskan agenda prioritas working group, EMEs sepakat mendorong kebutuhan nyata Global South serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah. Dalam semangat solidaritas Global South, negara-negara berkembang berkomitmen untuk memastikan bahwa G20 benar-benar menjadi forum yang menghasilkan kebijakan nyata bagi kepentingan seluruh negara.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan suara negara berkembang di tengah kompleksitas tantangan global saat ini. Dalam semangat solidaritas dan kolaborasi, EMEs berkomitmen untuk terus mendorong sistem multilateral yang inklusif, adil, dan berorientasi pada hasil nyata bagi seluruh negara.

“G20 perlu menunjukkan kepemimpinan global dengan menggerakkan transformasi struktural serta perdagangan dan investasi lintas batas. Ketika dua puluh ekonomi besar dunia maju bersama, kita akan dapat menunjukkan bahwa persatuan dan keberagaman adalah kekuatan dari forum G20,” tegas Deputi Edi.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Edi didampingi oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto, dan Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri  Purnajaya selaku Co-Sous Sherpa G20 Indonesia.*

  • Penulis: Robi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Berita Rekomendasi

  • World Superbike Mandalika 2022,Homestay di Sekitar Mandalika Penuh

    World Superbike Mandalika 2022,Homestay di Sekitar Mandalika Penuh

    • calendar_month Sabtu, 12 Nov 2022
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Lombok – Menjelang digelar perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini, bookingan kamar hotel untuk kawasan wisata Senggigi mulai mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat hunian hotel di destinasi wisata andalan Lombok Barat itu mencapai 65 persen di tanggal tersebut. Pesanan atau tingkat hunian di disekitar sirkuit tak mau kalah rame nya, […]

  • Penyusunan Standar Kompetensi Ganis Peradilan Agama Dirapatkan Dirbinganis Ditjen Badilag

    Penyusunan Standar Kompetensi Ganis Peradilan Agama Dirapatkan Dirbinganis Ditjen Badilag

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Penyusunan standar kompetensi tenaga teknis (ganis) peradilan agama dirapatkan Dirbinganis Ditjen Badilag, baru-baru ini, di sebuah hotel Tangerang. Program daripada kegiatan tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan hasil capaiannya adalah Terwujudnya Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat pedoman standar kompetensi tenaga teknis peradilan agama. Tujuannya: […]

  • Melalui KemenPUPR, Pembiayaan SBSN 2021 Dialokasikan Rp14,76 Triliun untuk Infrastruktur

    Melalui KemenPUPR, Pembiayaan SBSN 2021 Dialokasikan Rp14,76 Triliun untuk Infrastruktur

    • calendar_month Jumat, 15 Jan 2021
    • account_circle Alan Mustajab
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Tahun 2021, dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar Rp14,76 triliun dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp149,81 triliun. SBSN atau Sukuk Negara merupakan inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, 15/01/2021. “Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan […]

  • Pintu Masuk Militer ke Ranah Sipil Lewat OMSP

    Pintu Masuk Militer ke Ranah Sipil Lewat OMSP

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Revisi kilat UU TNI yang memperluas kewenangan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) telah membuka pintu lebar bagi anggota TNI untuk masuk ke wilayah sipil secara lebih mendalam. YLBHI mengingatkan bahwa UU No. 34/2004 tentang TNI sebenarnya mengatur dengan cermat pelarangan anggota TNI terlibat dalam urusan sipil, pemerintahan, dan bisnis sebagai upaya […]

  • Diguyur Hujan 10 Menit, Lapangan Upacara Pemkot Bitung Nyaris Tenggelam

    Diguyur Hujan 10 Menit, Lapangan Upacara Pemkot Bitung Nyaris Tenggelam

    • calendar_month Kamis, 15 Apr 2021
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id BITUNG– Lapangan upacara Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung nyaris saja tenggelam ketika diguyur hujan kurang lebih 10 menit. Kamis 15 April 2021. Terpantau media ini air menumpuk di lapangan upacara. Hal ini dikarenakan tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti tersedianya drainase yang baik di sekitar kantor Pemkot Bitung. Hal ini juga langsung ditanggapi […]

  • DRD : Suku Dayak Diabaikan Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tapi Kekayaan Alam Dikuras

    DRD : Suku Dayak Diabaikan Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tapi Kekayaan Alam Dikuras

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Helmi Romdhoni
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Kalbar – Suku Dayak merasa tak di hargai dan berang karena tidak ada satupun nama tokoh Dayak yang masuk dalam Kabinet Prabowo – Gibran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Rakyat Dayak, Bernadus. Pasalnya Prabowo dianggap tidak peduli dan abai terhadap Masyarakat Dayak. Padahal menurutnya, masyarakat Dayak tidak pernah memiliki dejarah tidak setia […]

expand_less