INKOPPAS: Pasar Rakyat Sepi Bukan karena Online
- account_circle Robi
- calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto (dua dari kanan): Andrian Lame Muhar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) menegaskan bahwa sepinya pasar rakyat di seluruh Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum INKOPPAS, Andrian Lame Muhar, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Prasarana dan Logistik, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi DKI Jakarta, serta BUMD PD Pasar Jaya.
“Yang ditangkap pemerintah pusat, pasar rakyat sepi karena faktor penjualan online dan daya beli masyarakat yang menurun. Tapi kami membantah—bukan online yang paling signifikan. Banyaknya permasalahan infrastruktur di pasar membuat pengunjung malas masuk,” ujar Andrian.
Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur yang buruk mendorong pedagang menutup kiosnya karena pembeli semakin sedikit, ditambah beban retribusi dan pengelolaan yang tidak optimal. Akibatnya, pasar rakyat tampak seperti pasar mati—sepi pedagang, sepi pembeli.
Koperasi Diminta Dilibatkan dalam Pengelolaan
Merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan arahan Presiden Prabowo Subianto, INKOPPAS mendorong agar koperasi pedagang pasar dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pasar, baik yang dibiayai dana swasta maupun APBN.
“Kalau koperasi pedagang pasar dilibatkan, pedagang merasa sebagai tuan rumah. Mereka akan menyiapkan infrastrukturnya sendiri, lebih rapi, lebih terjaga. Karena hanya penghuni rumahlah yang bisa membenahi rumahnya,” kata Andrian.
Untuk pasar yang dibangun menggunakan APBN, INKOPPAS meminta dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kios-kios yang dibangun pemerintah tidak terbengkalai kosong. Selama ini, pembangunan pasar oleh pemerintah pusat sering kali tidak berkoordinasi dengan koperasi atau asosiasi pedagang, sehingga pedagang enggan pindah dan anggaran negara terbuang sia-sia.
Kemendag Respons Cepat
Andrian mengapresiasi respons cepat Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hanya sekitar dua pekan setelah audiensi pada 20 Februari lalu, seluruh pemangku kepentingan sudah dikumpulkan untuk merumuskan solusi konkret.
“Saya cukup berterima kasih dengan Pak Menteri, cukup cepat merespons. Dari 20 Februari kita berdialog, hari ini langsung dikumpulkan dan kita menemukan resolusi,” ujarnya.
Sejumlah pasar yang masuk dalam pembahasan awal antara lain Pasar Cibubur dan Pasar Pondok Labu di Jakarta, satu pasar di kawasan IKN, serta Pasar Cicaheum di Bandung. Kerja sama pengelolaan rencananya akan melibatkan BUMD terkait di masing-masing daerah.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar