OJK Canangkan Bulan Dana Pensiun 2026

INAnews.co.id, Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah kementerian dan penyelenggara program pensiun resmi mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 di Kawasan Senayan, Jakarta, Ahad (6/9/2026). Gerakan nasional ini digelar serentak dengan Bandung dan Semarang untuk mendorong masyarakat meningkatkan literasi dan kepesertaan dana pensiun sejak dini, menyusul tingkat literasi dana pensiun nasional yang masih rendah, yakni sekitar 22 persen.

Acara pencanangan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Friderica menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi banyak pihak, namun kunci utamanya tetap ada pada kesadaran masyarakat sendiri.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.

Ia juga menyoroti tantangan memperluas kepesertaan, khususnya di tengah banyaknya masyarakat yang kini memilih menjadi pekerja mandiri.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” ujarnya.

Replacement Ratio Perlu Ditingkatkan

Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan industri dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan pada masa pensiun melalui sinergi seluruh pilar sistem pensiun.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Ia menambahkan, kesiapan dana pensiun menjadi semakin mendesak karena Indonesia telah memasuki fase aging population sejak 2021, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan lansia. Tanpa kesiapan finansial yang memadai, kondisi ini berpotensi menambah beban keluarga dan tekanan terhadap sistem perlindungan sosial serta layanan kesehatan.

Dukungan Pemerintah untuk Pekerja Informal

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan penuh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap gerakan ini, seiring perubahan struktur demografi Indonesia menuju aging population.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal—kelompok yang menjadi fokus perluasan kepesertaan program perlindungan sosial. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan paket pelatihan bagi lebih dari 300 ribu orang tahun ini untuk mendukung tema “Muda Berkarya” pada Bulan Dana Pensiun 2026.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengingatkan bahwa persiapan masa purnabakti idealnya dimulai jauh sebelum seseorang berhenti bekerja.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.

“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Lebih dari 100 Kegiatan Sepanjang September

Sepanjang bulan ini, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah, mulai dari edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, hingga kampanye digital. Sasarannya mencakup pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, serta generasi muda.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan nasional saat ini mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen, namun literasi khusus dana pensiun masih tertinggal di kisaran 22 persen.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat untuk memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.