Cara Kerja Survei Opini Publik

INAnews.co.id, Jakarta- Pengamat politik Adi Prayitno mengulas secara mendalam mengenai posisi dan fungsi survei opini publik dalam dinamika politik Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan Adi lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Ahad (6/9/2026).

Dalam paparannya, Adi mengawali dengan menyoroti bahwa kajian politik secara historis selalu berpusat pada kalangan elite. Ia menyebut, sebelum era 1960-an, pembahasan politik nyaris selalu didominasi oleh tokoh-tokoh besar seperti presiden, menteri, ketua umum partai, hingga kalangan bangsawan politik.

“Sejak dahulu kala hingga sebelum tahun 1960 kalau kita belajar tentang politik pasti yang dibicarakan itu adalah elit-elit,” ujar Adi.

Menurutnya, dominasi wacana elite tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai posisi rakyat biasa yang bukan pejabat publik. Pertanyaan itulah, kata Adi, yang menjadi latar belakang pentingnya kehadiran survei opini publik sebagai instrumen ilmiah.

Adi menjelaskan bahwa secara keilmuan, survei opini publik berfungsi mengangkat suara warga negara biasa yang selama ini kurang diperhitungkan dalam studi ilmu politik konvensional. Survei, menurutnya, merupakan rangkuman atau cuplikan kondisi masyarakat secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosial, maupun preferensi kepartaian dan elektabilitas tokoh.

“Survei publik itu adalah instrumen bagaimana cara merekam, bagaimana cara mendeteksi suara-suara rakyat yang ada di akar rumput,” katanya.

Ia menambahkan, metode wawancara tatap muka secara langsung dan proporsional dalam survei memberi kesempatan yang setara kepada setiap responden. Hasilnya kemudian dianggap merepresentasikan suara publik secara umum. Adi mengaitkan hal ini dengan teori perilaku pemilih atau voting behavior, di mana survei menjadi sarana bagi rakyat biasa —bukan elite maupun pejabat— untuk didengar suaranya secara signifikan.

Ia mencontohkan, sejak era pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004, berbagai preferensi publik kerap terekam lewat survei. Misalnya soal kombinasi latar belakang calon presiden dan wakil presiden dari Jawa dan luar Jawa, atau preferensi terhadap latar belakang sipil maupun militer seorang calon.

“Begitu banyak elit-elit politik, partai, tim sukses, dan tim pemenangan itu selalu menjadikan survei sebagai salah satu guidance,” ujar Adi, seraya menyebut survei sebagai potret suasana kebatinan masyarakat di akar rumput.

Poin kedua yang ditekankan Adi adalah sifat survei yang tentatif dan sangat mungkin berubah dari waktu ke waktu. Ia menjelaskan, pertanyaan dalam survei, seperti pilihan presiden atau partai bila pemilu digelar hari ini— sangat terkait dengan situasi terkini responden saat diwawancara.

“Maka hasil survei itu sangat fluktuatif,” kata Adi. Ia mencontohkan, hasil yang positif bagi partai atau tokoh tertentu pada satu waktu bisa berubah signifikan tiga hingga enam bulan kemudian, tergantung perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi.

Adi menyebut fenomena ini sebagai “screenshot”, yakni cuplikan situasi yang terpotret pada momen survei dilakukan, bukan gambaran permanen yang berlaku selamanya.

Pada bagian ketiga, Adi menegaskan bahwa meski survei banyak digunakan partai politik dan tim pemenangan sebagai alat ukur kekuatan politik menjelang Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, hasil survei sama sekali tidak dapat disamakan dengan hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Survei politik atau survei opini publik itu bukan hasil resmi dari hitungan KPU,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa penetapan pemenang dalam kontestasi politik —baik di tingkat presiden, legislatif, maupun kepala daerah— sepenuhnya merupakan kewenangan KPU melalui proses penghitungan manual yang legal dan formal.

Meski demikian, Adi mengakui bahwa data hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei yang kredibel biasanya memiliki selisih yang tidak jauh berbeda dari hasil resmi KPU. Menurutnya, kondisi ini membuktikan bahwa metodologi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan lembaga survei tepercaya sudah presisi dan sesuai dengan realitas di lapangan.

Adi menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil-hasil survei di masyarakat, secara keilmuan survei opini publik tetap merupakan alat deteksi situasi politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku saat ini. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir siapa pemenang dan siapa yang kalah dalam sebuah kontestasi politik tetap berada di tangan KPU.

“Tapi di atas segala-galanya sekalipun hasil surveinya akurat dan presisi, tapi tetaplah yang diakui oleh negara dan bangsa ini yang disebut sebagai pemenang dan siapa yang kalah itu tetaplah hasil resmi yang diputuskan oleh KPU,” pungkas Adi.